Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Lantik 54 Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Tengah
|
BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (panwascam) Se-Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 54 orang yang tersebar di 18 Kecamatan, resmi dilantik, Sabtu (29/10/22).
Prsosesi pelantikan yang berlangsung di Hotel Isabella Kecamatan Kota Masohi, di pimpin langsung oleh M. Risal Sahupala,. S.IP,. M.I.Pol selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sekaligus (Koordinator Divisi SDMO & Diklat). Everd Nixon Alfons,. S.Sos (Koordinator Hukum, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga) Abdul Sukur Amahoru,. SH (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran)
Turut hadir pada acara pelantikan Panwascam itu (Koordinator Divisi SDMO & Diklat Bawaslu Provinsi Maluku) Dr. Stevin Melay,. S.Pd,. M.Si (Asisten I Setda Maluku Tengah) mewakili Pj Bupati Kabupaten Maluku tengah.
Usai dilantik oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, M. Risal Sahupala,. S.IP,. M.I.Pol dalam sambutnya mengingatkan kepada Anggota Panwascam harus membangung komunikasi dan bersinergitas dengan komponen masyarakat serta stekholder pada wilayah kerja masing-masing di Kecamatan.
"Kita sekarang telah memasuki tahapan verifikasi faktual keanggotaan partai politik di kecamatan, mengingat tahapan verfak ini tidak ada pada pengawas tingkat kecamatan maka selepas bpak/ibu kembali, nanti ada staf kabupaten yang ditugaskan untuk verfak di kecamatan, panwascam bisa membangun koordinasi serta membantu." harpa Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah
Sementara itu Dr. Stevin Melay,. S.Pd,. M.Si mengatakan Pemilu 2024 berdasarkan analisa, dan pendapat para pakar, pemilu serentak memiliki tingkat kerumitan sangat luar biasa, maka kesiapan dari teman-teman penyelenggara harus ekstra siap, termasuk teman-teman penyelnggara terutama kita di Bawaslu.
"Intesitas kerja kita sangat tinggi, dan ini juga akan di alami oleh pengawas pada tinggkat kecamatan." lanjutnya
Ia juga mengingatkan sebagai lembaga kami memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi, tetapi bpk/ibu yang berada di partai politik juga memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik yang baik dan jujur kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
