"Ketua Bawaslu RI Sampaikan Catatan Kritis Pemutakhiran Data Pemilih di Wilayah Kepulauan".

Masohi, 14 April 2026 — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M., menyampaikan sejumlah catatan kritis Bawaslu terkait proses pemutakhiran data pemilih pada wilayah kepulauan. Penyampaian tersebut berlangsung dalam kegiatan Rapat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih di Wilayah Kepulauan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Lelemuku, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, pada Selasa (14/4/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU RI,Anggota KPU RI,Sekjen KPU RI, Ketua KPU Provinsi Maluku, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku , Anggota Bawaslu Provinsi Maluku  , Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah ,Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Data dan Informasi Se-Indonesia serta perwakilan pemerintah daerah dan stakeholder kepemiluan.

Dalam pemaparannya, Rahmat Bagja mengungkapkan sejumlah tantangan utama yang dihadapi dalam pemutakhiran data pemilih di daerah kepulauan. Ia menyoroti masih terbatasnya infrastruktur dasar, sulitnya akses transportasi antar pulau yang bergantung pada kondisi cuaca, serta keterbatasan jaringan listrik dan internet yang berdampak langsung pada proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

“Wilayah kepulauan punya kompleksitas tersendiri. Tidak bisa disamakan perlakuannya dengan wilayah daratan. Petugas sering harus menyeberang laut berjam-jam, kadang harus menunggu cuaca baik. Ini risiko yang harus dimitigasi sejak awal dalam SOP,” tegas Bagja.

Selain aspek geografis, ia juga menekankan adanya kendala pada aspek sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kapasitas teknis petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Menurutnya, banyak petugas di lapangan yang belum sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi e-coklit dan masih mengandalkan pendataan manual.

“Akurasinya data pemilih adalah hulu dari seluruh tahapan pemilu. Kalau datanya tidak bersih sejak awal, potensi masalah di hilir akan sangat besar: pemilih tidak terdaftar, pemilih ganda, hingga sengketa hasil,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menekankan adanya kendala pada aspek sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, serta tingginya mobilitas penduduk di wilayah kepulauan yang turut mempengaruhi akurasi data pemilih.

Menurutnya, berbagai tantangan tersebut perlu menjadi perhatian bersama dalam penyusunan SOP, agar proses pemutakhiran data pemilih ke depan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil

Karena itu, Bagja mendorong agar SOP yang disusun KPU nantinya memuat klausul khusus untuk wilayah kepulauan. Beberapa rekomendasi yang disampaikan Bawaslu antara lain: 
1. Penambahan waktu coklit di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) dan kepulauan.
2. Skema mobilisasi petugas yang mempertimbangkan faktor cuaca dan keselamatan.
3. Penguatan bimtek berbasis praktik bagi pantarlih, khususnya terkait wilayah tanpa sinyal.
4. Pelaksanaan uji petik dan pengawasan melekat oleh jajaran Bawaslu di titik-titik rawan.

Ketua Bawaslu Maluku Tengah, [La Amisuri ], yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik arahan Ketua Bawaslu RI. Ia menyebut Bumi Pamahanunusa menjadi lokasi yang tepat untuk membahas SOP ini karena 70% wilayah Maluku Tengah terdiri dari gugusan pulau.

“Kami siap mengawal seluruh proses pemutakhiran data pemilih. Catatan dari Ketua Bawaslu RI ini akan jadi pegangan kami untuk memastikan tidak ada warga Maluku Tengah yang kehilangan hak pilihnya hanya karena faktor geografis,” ujarnya.

Kegiatan rapat penyusunan SOP ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 14-15 April 2026, dan akan menghasilkan draft SOP yang selanjutnya diuji publik sebelum ditetapkan KPU RI.

*#BawasluMengawasi #AyoAwasiBersama #Pemilu2026 #BawasluMalukuTengah